Batu Bara I jenews.id, Debt Collector leasing PT ACC Medan coba rampas mobil minibus dengan merk Grand Max nopol BK 9646 EG atas nama Fatimah Zurah Pos-pos. Hal ini disampaikan Rahman Krisna (43) ketika menanyakan Identitas, surat tugas, dan sertifikasi Debt Collector, Sabtu (27/8/2022).
Selain itu Krisna juga minta surat keputusan pengadilan terhadap penyitaan mobil minibus nopol BK 9646 EG yang tertunggak 3 bulan telat bayar dikarenakan ekonomi usaha sedang merosot akibat pandemi covid 19.
“Mobil Grand Max nopol BK 9646 EG itu atas nama istri Saya Fatimah Zurah Pos-pos,” ujar Krisna.
“Saya pertanyakan kepihak Debt Collector atas nama petugas Lambok Siregar yang mengatasnamakan pihak ketiga dari PT PUTRA ANDESAN JAYA tentang alasan untuk melakukan penarikan mobil minibus dengan merk Grand Max nopol BK 9646,” jelasnya.
Namun si Lambok cuma berdalih semua surat-surat nya ada termasuk keputusan pengadilan terhadap keputusan penarikan Mobil minibus bus Grand Max dari pangadilan, tapi anehnya surat keputusan dari pengadilan tidak dapat mereka (Debt Collector) tunjukkan kepada saya, ujar Krisna,
“Saya akan laporkan ini ke pihak penegak hukum atas upaya perampasan dengan tindakan kekerasan sesuai bukti dari rekaman CCTV milik Saya, tentu ini akan menguatkan atas saksi dan korban kekerasan yang dialami anggota kerja Saya yang bernama Fuji saat kunci mobil akan dirampas oleh Debt Collector”, pungkasnya.
Menurut Rahman Krisna bahwa untuk pelunasan mobil jenis Grand Max tersebut sudah ada upaya pelunasan yang sebelumnya sudah ada menghubungi pihak leasing PT ACC.
Sebelumnya, percobaan perampasan ini sudah dua kali terjadi, yang pertama (26/8) kemarin pihak Debt Collector mendatangi toko usaha perabot saya untuk membeli barang dan minta diantar ke daerah luar kota Simalungun Batu 8, tapi saya sudah curiga bahwa konsumen yang membeli barang saya adalah Debt Collector, dan ternyata itu benar adanya bang.” ungkap Krisna kepada awak media ini saat diwawancarai di toko Perabot nya di jalan Merdeka Kecamatan Tg Tiram, Kabupaten Batu Bara.
Sedangkan diketahui bersama, menurut keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan tentang Leasing yang tidak bisa mengambil paksa kendaraan bila Debitur melakukan perlawanan.
Menurut peraturan Mahkamah Konstitusi, kreditur dapat melaporkan debt collector ke Polisi, kemudian dapat juga dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), YLKI, dan AFPI terutama dalam melaporkan debt collector ke polisi dengan sangkaan atas perbuatan Debt Collector dengan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian atau jika dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan bisa dijerat dengan Pasal 365 ayat (1) KUHP, jelas Krisna, (Ros).
