Medan| Jenews.id
Mantan Pangdam I Bukit Barisan itu juga menyebut dirinya masih mengusahakan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk menambah anggaran pembangunan infrastruktur.
“Ada jalan kabupaten, ada jalan provinsi, ada jalan nasional. Memang saya minta maaf kepada rakyat Sumatera Utara ini. Jangankan saya mikirin jalan kabupaten, jalan provinsi yang panjangnya 3.005 kilometer, jalan terpanjang di seluruh dunia, itu saya masih berusaha untuk bisa menyelesaikan paling tidak mencapai kemantapan 65 persen sampai 70 persen,” ujar Edy Rahmayadi, di Medan Jumat.
“Inilah kemampuan kita. Itu juga saya mendesak dana bagi hasil itu untuk melaksanakan perbaikan infrastruktur di Sumut. Jalan nasional juga pasti semua sudah tahu. Apalagi jalan kabupaten. Ini yang harus sama-sama kita lakukan,” katanya.
Untuk itu, Edy Rahmayadi meminta masyarakat untuk selalu mendukung agar masalah infrastruktur di Sumut dapat diselesaikan.
“Bukan bekerjasama semua pihak, ini yang harus semua pengertian dan doa semua pihak. Jangan saling menyalahkan, kita kerja, kita serius didoakan,” katanya lagi.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meninjau jalan rusak di Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara bersama Wakil Gubernur Musa Rajekshah, Rabu (17/5/2023). Dalam kesempatan itu, Jokowi meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperbaiki jalan rusak di provinsi itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Jokowi menyebut bahwa jalan nasional di Sumatera Utara terbentang sepanjang 2.600 kilometer, dan kerusakan terjadi sepanjang 260 kilometer. Ruas jalan provinsi terbentang sepanjang 3.005 kilometer dan yang mengalami kerusakan sepanjang 340 kilometer.
“Jalan kabupaten ini banyak yang rusak. Dari 33.000 kilometer di Sumatera Utara, yang rusak kira-kira 13.000 kilometer. Salah satunya ini yang kita lihat di Labuhanbatu Utara ini,” ujar Presiden Jokowi.
Jokowi mengatakan perbaikan kerusakan jalan di Sumatera Utara akan dibagi pengerjaannya. Artinya ada kerusakan yang akan diperbaiki pemerintah pusat, dan ada bagian kerusakan yang diperbaiki oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota
Jokowi berjanji melakukan perbaikan jalan rusak di Sumut mulai Juli 2023.
“Semua yang di Sumatera Utara tetap sama kita bagi, ada yang dikerjakan oleh gubernur, ada yang dikerjakan bupati, ada yang diambil alih oleh pusat yang kira-kira provinsi atau kabupaten atau kota tidak memiliki kemampuan untuk mengerjakan,” katanya.(rls/ong)
