PEMATANGSIANTAR | http://Jenews.id .- Wali Kota Pematangsiantar Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Subrata Nata Lumbantobing SSTP MSP, membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Early Warning System (EWS) Cik Laila Kota Pematangsiantar. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Pematangsiantar, Jalan H Adam Malik, Selasa (07/07/2026). Cik Laila merupakan singkatan dari Cek Informasi Kebutuhan Pengendalian Inflasi Terintegrasi.
Wali Kota Wesly yang diwakili Subrata mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi kepada Tim Aplikasi Early Warning System dan perangkat daerah terkait, yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut sebagai upaya bersama dalam memperkuat pengendalian inflasi daerah melalui sistem peringatan dini yang berbasis data, analisis, dan kolaborasi.
“Stabilitas harga bahan pokok merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Kenaikan yang tidak terkendali tidak hanya menurunkan daya beli masyarakat, tetapi juga berpotensi meningkatkan angka kemiskinan, mengganggu aktivitas ekonomi, serta mempengaruhi stabilitas sosial. Oleh karena itu, pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan hanya ketika harga sudah mengalami lonjakan. Namun ada hal yang jauh lebih penting, yaitu kemampuan kita mendeteksi gejala-gejala awal, sehingga langkah antisipatif dapat dilakukan sebelum permasalahan berkembang menjadi lebih besar,” terangnya.
Disebutkan, di sinilah pentingnya membangun Early Warning System (EWS) yang mampu memberikan informasi secara cepat, akurat, dan mudah dipahami oleh para pengambil kebijakan.
“Sistem ini diharapkan mampu mengidentifikasi komoditas yang mulai menunjukkan indikasi kenaikan harga, gangguan pasokan, maupun potensi risiko inflasi beberapa waktu ke depan sehingga pemerintah daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dapat mengambil langkah yang tepat dan terukur,” katanya.
Keberhasilan EWS, lanjutnya, sangat ditentukan oleh kualitas data dan sinergi antari instansi.
“Oleh karena itu saya mengajak seluruh pemangku kepentingan; Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, perangkat daerah, pengelola pasar, hingga akademisi untuk terus memperkuat kolaborasi dalam penyediaan data, penyusunan indikator, validasi informasi, serta penyusunan rekomendasi kebijakan.
Saya berharap hasil Focus Group Discussion ini tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi menghasilkan rumusan yang aplikatif, memiliki metodologi yang kuat, indikator yang terukur, serta dapat diimplementasikan secara berkelanjutan sebagai instrumen pendukung pengambilan keputusan Pemerintah Kota Pematangsiantar,” katanya.
Selain itu, lanjutnya, EWS yang dibangun hendaknya mampu menjadi media informasi yang bermanfaat, tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga bagi masyarakat dan pelaku usaha. Sehingga tercipta transparansi informasi harga serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap kebijakan pengendalian inflasi daerah.
“Saya meyakini, melalui kolaborasi yang erat, pemanfaatan teknologi informasi, dan penguatan kualitas data statistik, Kota Pematangsiantar akan memiliki sistem pengendalian inflasi yang semakin responsif, adaptif, dan berbasis bukti (evidence-based policy). Sejalan dengan visi Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk mewujudkan kota yang Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras. Sehingga penguatan sistem peringatan dini harga bahan pokok menjadi salah satu langkah strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan BI Pematangsiantar Ahmadi Rahman mengatakan, untuk memerkuat sinergi, pengendalian inflasi Kota Pematangsiantar melalui pemanfaatan data, sistem peringatan dini, dan protokol respons kebijakan yang lebih cepat dan terkoordinasi.
“FGD Early Warning System (EWS) ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi pengendalian inflasi daerah melalui pemanfaatan Early Warning System yang lebih cepat, presisi, dan berbasis data. Melalui forum ini, BI Pematangsiantar berharap koordinasi TPID tidak hanya bersifat responsif, tetapi semakin preventif dalam membaca potensi tekanan harga sejak dini,” katanya.
Ahmadi menerangkan, inflasi Kota Pematangsiantar pada periode terakhir tercatat mengalami deflasi sebesar -0,07% (mtm), terutama dipengaruhi oleh base effect dari tingginya inflasi pada bulan sebelumnya.
“Meski secara bulanan mengalami deflasi, tekanan inflasi tahunan masih perlu dicermati, terutama dari kelompok volatile food yang memiliki karakter cepat berubah dan sensitif terhadap pasokan. Kondisi ini menunjukkan pengendalian inflasi perlu terus diarahkan pada komoditas pangan strategis dengan mempertimbangkan pola harga, andil inflasi, dan risiko gejolak ke depan,” terangnya.
BI Pematangsiantar, lanjutnya, menginisiasi dashboard EWS berbasis Excel dengan memanfaatkan data survei PIHPS Kota Pematangsiantar sebagai basis pemantauan harga harian.
“EWS tidak hanya membaca perubahan harga, tetapi juga memperhitungkan andil inflasi, sehingga prioritas intervensi dapat diarahkan pada komoditas yang paling berdampak terhadap inflasi. Dengan pendekatan ini, TPID dapat menyusun strategi yang lebih tajam, misalnya membedakan komoditas dengan kenaikan harga tinggi namun andil kecil, dan komoditas dengan kenaikan moderat namun andil besar,” tuturnya.
Ia juga mengatakan, Model ALPS atau Alert for Price Spikes digunakan untuk mendeteksi potensi lonjakan harga dengan membandingkan harga aktual terhadap harga estimasi atau harga normal. Pendekatan ini memperhitungkan tren jangka panjang, pola musiman, serta deviasi harga sehingga abnormalitas harga dapat diidentifikasi secara lebih objektif.
“Dalam konteks TPID, ALPS dapat menjadi instrumen pendukung agar pengambilan keputusan pengendalian inflasi dilakukan lebih cepat dan berbasis indikator yang terukur,” ungkapnya.
Hasil pengolahan EWS melalui Python dapat menghasilkan grafik dan indikator harga yang memudahkan identifikasi status komoditas, apakah masih normal atau mulai menunjukkan sinyal risiko. Visualisasi data membantu TPID membaca pergerakan harga secara lebih sederhana, sehingga informasi teknis
dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan yang operasional.
“Ke depan, penguatan EWS diharapkan tidak hanya menjadi alat monitoring, tetapi juga menjadi dasar pelaksanaan operasi pasar, Gerakan Pangan Murah, sidak pasar, dan komunikasi publik. Pemerintah Kota Pematangsiantar juga telah menginisiasi EWS inflasi melalui portal TPID sebagai sarana pemantauan dan publikasi perkembangan harga. Sinergi antar-OPD menjadi kunci, mulai dari input data oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pengelolaan informasi oleh Diskominfo, hingga tindak lanjut kebijakan oleh TPID. Dengan tata kelola data yang baik, EWS dapat menjadi instrumen bersama untuk memastikan intervensi pengendalian inflasi dilakukan tepat waktu, tepat sasaran, dan mudah dikomunikasikan kepada masyarakat,” tukasnya.
Hadir juga sebagai narasumber,
Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara (USU) Dr Rulianda Purnomo Wibowo SP MEc. (Rel)
