Pematangsiantar | jenews.id
Warga Kelurahan Simalungun, Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, mempertanyakan akurasi data bantuan sosial (Bansos) melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial (Kemensos), Rabu (26/08).
Informasi yang dihimpun, ada warga yang akan menerima bantuan dari PKH tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Menurutnya, hal itu membingungkan karena data yang keluar dari Kemensos di luar dari DTKS yang sudah divalidasi sebelumnya oleh pihak kelurahan setempat. Pendataan penerima bantuan juga langsung didampingi oleh ketua kelompok atau relawan yang sudah ditugaskan. “Sudah saya serahkan data yang diminta tapi gak ada dapat juga bang. Jadi bingung prosesnya seperti apa,” katanya dengan kesal saat ditemui di kediamannya yang tidak mau disebutkan namanya.
Pendataan yang bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dan selanjutnya didata ulang oleh pihak kelurahan yang berkoordinasi dengan Dinas Sosial di bidang PKH yang hanya memiliki satu koordinator dan pendamping sebanyak 37 orang yang disebar disetiap kecamatan dan kelurahan diseluruh kota atau kabupaten khususnya di kota Pematangsiantar.
Naibaho (40) mengaku pernah dimintai sejumlah uang oleh petugas saat dimintai kelengkapan data sebagai penerima bantuan dari Kemensos. “Yah, kalo gak dikasih uang, maunya dibilang gak ku daftarkan nanti. Dan kalo petugasnya suka melihat warga didaftarkan. Kalo tidak suka dibiarkan saja data itu menumpuk di kelurahan,” katanya dengan kesal.
Dia juga menambahkan kurangnya koordinasi pendamping dengan pihak kelurahan. Hal ini disebabkan masih adanya penerima bantuan seperti pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada bulan lalu. “Saat di data ulang sudah tidak dapat lagi bulan ini,” tambahnya.
Saat ditemui awak media ini, Indrayani selaku ketua kelompok yang bertugas di kelurahan tersebut membantah bahwa ia tidak pernah menerima uang dari warga yang sudah di data untuk didaftarkan di website Kemensos.
Lanjutnya, selalu berkoordinasi dengan pendamping ibu Dian yang juga terakses ke koordinator Pak Sinurat untuk kota Pematangsiantar. “Memang benar saya ditunjuk sebagai ketua kelompok di Kelurahan Simalungun sejak tahun 2014 hingga saat ini dan karena bertambahnya jumlah keluarga yang menerima bantuan saat ini ada dua kelompok yang satu lagi dipimpin ibu Syamsiah. Dan mengenal data keluarga yang sudah meninggal ataupun yang anaknya sudah tamat dari sekolah kita selalu update dan pihak pendamping yang akan otomatis mengeluarkan data tersebut untuk tidak menerima bantuan lagi, dan kami tidak pernah meminta uang saat kami menerima berkas warga bang kecuali mereka yang ikhlas memberi saat pencairan.”tegasnya.
Saat dikonfimasi oleh team Jenews.id kepada pihak Lurah Simalungun Minar Sinaga mengatakan, “memang benar data yang kita punya di kelurahan masih berdasarkan data beberapa tahun yang lalu, dan belum ada data yang terbaru,” katanya melalui sambungan telepon selularnya
Ketika ditanyai mengenai pungutan liar (pungli) serta penumpukan data yang dilakukan oleh petugas, ia sama sekali tidak mengetahui hal tersebut. “Mungkin itu hanya sebatas uang terima kasih dan tidak ada paksaan sama sekali,”katanya (Agus)
