MEDAN | Jenews.id – Kapolda Sumut Irjen Whisnu Hermawan Februanto menegaskan bahwa pihaknya akan netral dalam Pilkada 2024. Dia turut mengingatkan anggotanya untuk tidak terlibat politik praktis. “Tentunya sudah pasti tidak ada anggota yang bermain di sini. Kita akan tetap netral,” kata Whisnu usai rapat persiapan Pilkada 2024 bersama KPU dan Bawaslu di Medan, Senin (12/8).
Whisnu menyebut ada 12 ribu personel polisi yang akan dikerahkan untuk mengamankan jalannya pilkada di Sumut. Selain itu, ada 2.800 personel TNI yang akan ikut membantu pengamanan itu. Meski begitu, Whisnu menyebut dukungan masyarakat dan tokoh-tokoh dalam pengamanan Pilkada ini juga penting.
“Meskipun polri sudah siap melakukan pengamanan dengan jumlah 12 ribu personel ditambah unsur TNI hampir 2.800 personel, tetapi kami berharap dukungan pemuda, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam menciptakan pemilu damai,” jelasnya.
Mantan Dirtipideksus Bareskrim Polri itu menyebut pihaknya telah memetakan tingkat kerawanan pemilu di Sumut. Pola pengamanan di setiap tingkatan itu nantinya akan disesuaikan.
“Kita sampaikan bahwa kita sudah memahami, melihat bagaimana 25 ribu TPS di seluruh Sumut ini. Kita sudah membagi yang rawan, kurang rawan. Pola pengamanan kita sudah dibuat sesuai dengan sistem yang ada di mabes dan didukung oleh teman-teman dari TNI dan dengan dukungan masyarakat tadi. Mudah-mudahan apa yang kita susun pengamanannya berhasil dan tidak ada permasalahan,” jelasnya.
Terkait adanya dinamika polarisasi antar masyarakat yang berbeda pilihan politik, Whisnu mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan. Menurutnya, perbedaan politik merupakan hal yang biasa.
“Meskipun dua hal berbeda, meskipun ada perbedaan dari pemilih, saya berharap itu lah pesta demokrasi, perbedaan hal biasa, tapi yang dipentingkan adalah didapatnya pilkada yang aman dan damai,” kata Whisnu.
Jenderal bintang dua itu juga turut mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah termakan isu-isu hoaks terkait pemilu. “Kalau nanti ada hal yang berupa hoaks, itu akan kita tindak, tetapi polri/TNI dan seluruh stakeholder yang ada sepakat untuk menyampaikan pesan-pesan benar dan tidak menyesatkan,” pungkasnya. (dtc)
