Batu Bara I jenews.id, Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Batu Bara (BEM STIT BB) bersama delegasi organisasi PK. PMII STIT Batu Bara, Ikami STIT Batu Bara, Himmah Batu Bara, PK. Kopri STIT Batu Bara, HMJ Manajemen Pendidikan Islam, HMJ, Perguruan Madrasah Ibtidaiyah meminta kepada Bupati Batu Bara dan Ketua DPRD Batu Bara agar menyuarakan tuntutan masyarakat Kabupaten Batu Bara untuk disampaikan ke Pemerintah Pusat, hal ini diungkap Ketua BEM STIT BB Muhammad Khairun Nizam.
Deklarasi diadakan untuk menyuarakan isu-isu nasional dan daerah yang berkembang selaku mahasiswa agent of change dari aliansi organisasi mahasiswa Kabupaten Batu Bara, deklarasi diadakan Aula STIT Batu Bara, Minggu, (17/4/2022) di Empat Negeri Kecamatan Datuk Lima Puluh.
Di lokasi acara, Ketua BEM STIT Batu Bara mengajak seluruh elemen organisasi kampus agar ikut bergabung menyuarakan aspirasi masyarakat saat ini yang dinilai mulai tertindas dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, Ungkap Nizam
Adapun tuntutan mahasiswa BEM STIT BB dan Aliansi Organisasi lainnya:
1. Mendesak Bupati Batu Bara dan Ketua DPRD Batu Bara segera membuat Peraturan Daerah (Perda) agar tenaga kerja putra daerah Batu Bara minimal 50% bekerja di industri dan perusahan Kabupaten Batu Bara
2. Serta mendesak Pemkab segera membuat MoU ke perusahaan untuk memprioritaskan tenaga kerja putra daerah Batu Bara minimal 50% setiap perusahaan kawasan industri di Kabupaten Batu Bara
3. Mendesak dan meminta DPRD Batu Bara agar bersikap tegas menyuarakan kepada pemerintah pusat, tolak kenaikan harga BBM
4. Mendesak dan meminta DPRD Batu Bara secara tegas menolak kenaikan PPN 11% kepada pemerintah pusat
5. Mendesak dan meminta DPRD Batu Bara secara terbuka tolak kenaikan harga sembako
6. Mendesak dan meminta DPRD Batu Bara agar mendesak pemerintah pusat segera mengusut tuntas mafia minyak goreng dan mengatasi kelangkaan.
Selain itu, Nizam juga menyampaikan bahwa perlu diingat bahwa Mahasiswa Batu Bara merupakan putra/putri yang berpotensi membangun Batu Bara dimasa akan datang, sehingga pemerintah daerah khususnya pemkab Batu Bara perlu memperhatikan keberlangsungan mahasiswa, dan putra daerah harus menjadi prioritas untuk membangun kawasan industri dan pelabuhan internasional kuala tanjung kedepan.
Kemudian ia melanjutkan, bahwa berkaitan tuntutan ini, BEM dan Aliansi Organisasi yang bergabung meminta pemerintah pusat dan daerah agar mengutamakan putra/putri Batu Bara untuk bekerja di kawasan industri tersebut minimal 50%.
Nizam juga menjelaskan bahwa tuntutan ini sesuai dengan Undang-undang otonomi daerah yang dikeluarkan pemerintah pusat, kemudian ia menutup statement dekralasi “Para penguasa lihat dan dengarkanlah betapa rakyatmu masih banyak dalam kesulitan dan ini tuntutan kami selaku mahasiswa STIT Batu Bara”, Ungkap Presiden Mahasiswa STIT Batu Bara itu. (HZ)
