BATU BARA |Jenews.id – Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Anggaran Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Batu Bara ke DPRD menuai tanda tanya besar. Pasalnya, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) mencapai angka fantastis, yakni Rp74 miliar.
Sorotan publik kian menguat seiring maraknya pemberitaan media online serta kritik dari enam fraksi DPRD Batu Bara.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Gerakan Pemuda Batu Bara Bersih (GPBB), Dedy SH, angkat bicara. Ia menilai, baik pihak eksekutif maupun legislatif memiliki peran penting dalam pengelolaan anggaran daerah.
“Eksekutif dan legislatif sama-sama punya peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran,” ujar Dedy kepada wartawan, Rabu (01/04/2026), saat ditemui di Simpang Empat Tanjung Tiram.
Dedy menjelaskan, pihak eksekutif bertugas melaksanakan anggaran yang sebelumnya telah direncanakan dan diajukan kepada DPRD untuk disahkan.
“Artinya, sebelum anggaran dijalankan, pihak eksekutif mengajukan rencana penggunaannya untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah. Setelah disahkan DPRD, barulah program itu dijalankan,” jelasnya.
Sementara itu, DPRD memiliki fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran tersebut.
Namun menurut Dedy, kedua pihak dinilai belum maksimal dalam menjalankan fungsinya.
“Menurut hemat saya, eksekutif dan legislatif sama lemahnya dalam menjalankan tugas. Rp74 miliar itu bukan angka kecil,” tegasnya.
Ia menyoroti kondisi infrastruktur di Batu Bara yang dinilai masih jauh dari layak. Sejumlah akses vital, seperti jalan menuju sekolah dan fasilitas kesehatan, masih dalam kondisi memprihatinkan.
“Seharusnya, dengan anggaran sebesar itu, tidak ada lagi jalan berlubang di Batu Bara. Contohnya jalan menuju SMA Negeri 1 Tanjung Tiram di Desa Kampung Lalang, kemudian akses ke Puskesmas Tanjung Tiram di Desa Bagan Dalam—kondisinya sangat memprihatinkan,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Dedy juga menyinggung perlunya pembenahan di pusat pasar dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dinilai masih belum optimal.
“Kalau dana Rp74 miliar itu dimanfaatkan dengan baik, masyarakat pasti bisa merasakan langsung dampaknya,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Dedy mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dan DPRD dalam membangun Kabupaten Batu Bara.
“Pertanyaannya, apakah DPRD dan Pemkab Batu Bara benar-benar ingin membangun daerah ini?. Semoga kedepan hal seperti ini tidak terulang lagi,” pungkasnya.
Penulis: Ros | Editor: Galung
