MEDAN | Jenews.id — Aksi unjuk rasa Forum Komunikasi Mahasiswa Sumatera Utara (FKM-SU) di kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II, Rabu (14/10/2026), sempat memanas. Puluhan mahasiswa terlibat aksi saling dorong dengan petugas keamanan setelah mendesak pimpinan BBWS Sumatera II keluar menemui massa untuk mendengarkan aspirasi mereka.
Di balik ketegangan tersebut, FKM-SU membawa persoalan yang mereka nilai serius, yakni dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis dalam proyek rehabilitasi bangunan dan pintu air irigasi di Kabupaten Labuhanbatu, yang berada di bawah naungan BBWS Sumatera II.
Mahasiswa mendesak agar dugaan tersebut tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lapangan dan proses hukum apabila ditemukan bukti pelanggaran.
Aksi ini merupakan bentuk desakan terhadap transparansi penggunaan keuangan negara, khususnya anggaran pembangunan infrastruktur yang seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung kebutuhan irigasi para petani.
Sempat Saling Dorong dengan Petugas Keamanan
Ketegangan terjadi ketika massa FKM-SU berupaya menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pimpinan BBWS Sumatera II. Mahasiswa mendesak agar pimpinan instansi tersebut keluar menemui mereka, tetapi upaya itu dihalangi petugas keamanan gedung.
Situasi kemudian memanas dan sempat diwarnai aksi saling dorong antara mahasiswa dan satpam BBWS Sumatera II.
Meski demikian, situasi akhirnya dapat dikendalikan. Massa kemudian melanjutkan aksi ke Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) untuk menyampaikan tuntutan agar dugaan penyimpangan proyek tersebut mendapat perhatian aparat penegak hukum.
Soroti Kualitas Pekerjaan Proyek Irigasi
Dalam orasinya, FKM-SU menyoroti pelaksanaan proyek di lingkungan Satuan Kerja SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Sumatera II Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Labuhanbatu.
Berdasarkan hasil investigasi lapangan, dokumentasi, dan informasi yang mereka himpun, mahasiswa mengklaim menemukan indikasi ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada pekerjaan rehabilitasi bangunan dan pintu air irigasi.
Sejumlah aspek yang mereka persoalkan meliputi volume pekerjaan, ketebalan struktur bangunan, kualitas pembetonan, hingga kesesuaian material yang digunakan dengan spesifikasi teknis dan kontrak pekerjaan.
“Kami menduga kuat terdapat persoalan pada aspek volume pekerjaan, ketebalan struktur bangunan, kualitas pembetonan, serta kesesuaian material yang digunakan terhadap spesifikasi teknis dan kontrak pekerjaan,” ujar Ketua FKM-SU.
Dugaan tersebut, menurut mahasiswa, perlu diuji melalui pemeriksaan teknis secara menyeluruh. Mereka mendesak BBWS Sumatera II tidak hanya memberikan penjelasan, tetapi juga memastikan kondisi pekerjaan di lapangan diperiksa secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bagi FKM-SU, persoalan ini bukan sekadar menyangkut kualitas fisik bangunan. Mereka menilai, apabila ketidaksesuaian pekerjaan terbukti terjadi, persoalan tersebut berpotensi merugikan keuangan negara sekaligus mengurangi manfaat infrastruktur bagi masyarakat.
Desak Evaluasi dan Penegakan Hukum
FKM-SU menegaskan bahwa proyek irigasi di Kabupaten Labuhanbatu memiliki arti penting bagi para petani. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu menunjang kebutuhan pengairan dan mendukung aktivitas pertanian masyarakat.
Karena itu, mahasiswa menilai anggaran negara yang dialokasikan untuk proyek tersebut harus sebanding dengan kualitas pekerjaan dan manfaat yang diterima masyarakat.
Mereka juga mengingatkan agar pelaksanaan proyek tidak menjadi ruang bagi praktik penyimpangan yang berpotensi merugikan kepentingan publik.
“Kami terpanggil untuk menyelamatkan kampung halaman kami dari praktik birokrasi yang kotor dan koruptif. Namun demikian, kami tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Karena itulah, kami meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kapolda Sumut turun tangan melakukan pemeriksaan terbuka, objektif, dan profesional,” tegas Ketua FKM-SU saat berorasi di depan Kantor Kejati Sumut.
Dalam aksi tersebut, FKM-SU menyampaikan sembilan poin tuntutan. Di antaranya, mendesak Kepala BBWS Sumatera II dan Kepala Satker SNVT PJPA Sumatera II melakukan evaluasi menyeluruh serta bertanggung jawab secara administratif atas pengawasan pekerjaan proyek yang menjadi sorotan.
Mahasiswa juga mendesak agar tindakan hukum dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu terhadap pihak mana pun yang terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan.
FKM-SU menegaskan bahwa tuntutan tersebut merupakan upaya mendorong keterbukaan informasi, pertanggungjawaban pengelolaan anggaran, dan penegakan hukum yang tidak tebang pilih.
BBWS Janji Turun ke Lapangan dalam Sepekan
Setelah kurang lebih satu jam berorasi, perwakilan BBWS Sumatera II melalui tim PJPA Irigasi dan Rawa menemui massa aksi.
Dalam pertemuan tersebut, pihak BBWS menyatakan komitmennya untuk turun langsung ke lapangan bersama FKM-SU dalam waktu satu minggu ke depan guna memeriksa hasil pekerjaan yang menjadi sorotan.
Komitmen itu menjadi salah satu poin penting dalam aksi tersebut. Namun, FKM-SU menegaskan bahwa pemeriksaan lapangan harus benar-benar dilaksanakan dan menghasilkan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Mahasiswa menyambut baik rencana pemeriksaan bersama tersebut. Meski demikian, mereka meminta agar pemeriksaan tidak sebatas formalitas, melainkan dilakukan secara transparan dengan memperhatikan kesesuaian pekerjaan terhadap spesifikasi teknis dan kontrak.
FKM-SU juga mendesak agar proses hukum segera ditempuh apabila hasil pemeriksaan menemukan bukti pelanggaran.
Dengan demikian, komitmen pemeriksaan yang disampaikan BBWS Sumatera II diharapkan menjadi langkah awal untuk menjawab dugaan yang disampaikan mahasiswa, sekaligus memastikan penggunaan anggaran negara berjalan sesuai ketentuan.
Kejati Sumut Minta Laporan Resmi Segera Diserahkan
Setelah menyampaikan aspirasi di kantor BBWS Sumatera II, massa FKM-SU melanjutkan aksi ke Kantor Kejati Sumut.
Di lokasi tersebut, perwakilan Kejati Sumut bernama Maria menyambut kedatangan mahasiswa dan mengarahkan mereka agar segera menyerahkan Pengaduan Masyarakat (Dumas) secara resmi.
Menurut Maria, penyampaian laporan beserta dokumen pendukung diperlukan agar pengaduan dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku.
“Meski adik-adik mahasiswa sudah menyampaikan poin laporannya, kami menyarankan agar Pengaduan Masyarakat (Dumas) resmi segera diserahkan agar dapat langsung diproses dan diselidiki,” ujar Maria di hadapan massa aksi.
Menanggapi hal tersebut, FKM-SU menyatakan akan menyerahkan berkas pengaduan secara lengkap. Mereka juga menegaskan komitmennya untuk mengawal laporan tersebut hingga memperoleh kejelasan.
Bagi FKM-SU, penyerahan laporan resmi menjadi langkah penting agar dugaan yang mereka soroti dapat ditelaah oleh aparat penegak hukum berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku.
Ketua FKM-SU, Iskandar Muda Harahap, menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin dugaan tersebut berhenti pada aksi demonstrasi dan pernyataan semata.
“Jika terbukti ada pelanggaran hukum, tidak boleh ada pihak yang kebal hukum. Kami menuntut transparansi dan kepastian hukum demi menyelamatkan keuangan negara dan nasib para petani,” pungkas Iskandar.
FKM-SU menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut, mulai dari realisasi pemeriksaan lapangan oleh BBWS Sumatera II hingga tindak lanjut pengaduan oleh aparat penegak hukum.
Mahasiswa kini menanti pembuktian atas komitmen yang disampaikan dalam aksi tersebut. Pemeriksaan teknis yang transparan dan tindak lanjut laporan sesuai prosedur diharapkan dapat menjawab dugaan yang disampaikan FKM-SU sekaligus memberikan kepastian mengenai pelaksanaan proyek irigasi di Kabupaten Labuhanbatu.(TIM)
