Pematangsiantar | Jenews.id
Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga-harga barang kebutuhan pokok beranjak naik. Untuk itu perlu melakukan intervensi pasar, dengan cek gudang-gudang penyimpanan bahan pokok, inspeksi mendadak (sidak) pasar, dan peningkatan efisiensi rantai pasok pangan serta lainnya.
Demikian disampaikan Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Pematangsiantar Drs Matheos Tan MM dalam sambutan dan arahannya sebelum membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Pematangsiantar, di aula lantai 4 Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Pematangsiantar, Jalan H Adam Malik, Rabu (20/11/2024) pagi.
Menurut Matheos HLM sangat strategis, yang merupakan wujud sinergi dan komitmen bersama dalam rangka menjaga tingkat inflasi, sebagai salah satu prasyarat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan.
“Pertemuan ini untuk lebih memperkuat koordinasi dan sinergi seluruh stakeholders dalam menjaga tingkat inflasi. High Level Meeting TPID ini dilaksanakan untuk memperkuat dukungan terhadap stabilitas harga dan ketersediaan komoditas pangan serta bentuk komitmen bersama untuk menjaga stabilitas inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 di Kota Pematangsiantar,” terang Matheos.
Dilanjutkan Matheos, Oktober 2024 inflasi Kota Pematangsiantar sebesar 0,39%, dan di minggu kedua November 2024, harga komoditi tertentu mengalami kenaikan, seperti tomat, bawang merah, minyak goreng, dan udang basah. Harga-Harga barang kebutuhan pokok seperti cabai, bawang, tomat, telur, daging ayam, dan barang lainnya mulai beranjak naik menjelang akhir tahun.
“Kita harus bekerja keras, lakukan intervensi dengan cek gudang-gudang penyimpanan bahan pokok, sidak pasar, dan peningkatan efisiensi rantai pasok pangan serta kegiatan lain yang dapat mengendalikan inflasi di Kota Pematangsiantar, terutama menjelang hari besar keagamaan, di mana tren inflasi selalu mengalami kenaikan,” sebutnya.
“Jangan lupa, ada juga faktor lain yang harus dicermati. Ini penting karena kita berada dalam situasi pilkada, di mana mungkin saja akan ada pengalihan bagi-bagi sembako atau pembelian sembako dalam jumlah besar-besaran,” sambungnya.
Matheos berharap kepada Satgas Pangan agar hal tersebut tetap dipantau, termasuk kondisi-kondisi lain yang perlu dicermati dan mungkin berpengaruh terhadap iklim investasi dan inflasi.
Masih kata Matheos, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi bahan pokok perlu diperhatikan bersama, agar tidak memicu masalah yang menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga menjelang akhir tahun.
“Tahun 2025, presiden mencanangkan laju pertumbuhan sebesar 8%. Ini juga menjadi catatan krusial bagi kita semua. Dengan inflasi yang terkendali, diharapkan tercipta iklim ekonomi yang kondusif, yang selanjutnya mendorong daya beli masyarakat dan meningkatkan kepercayaan investor, yang hal ini tentunya akan memperkuat perekonomian secara keseluruhan,” tukasnya.
Matheos berharap, HLM TPID bisa menjadi wadah koordinasi untuk menentukan langkah-langkah antisipasi yang perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas harga.
“Saya mengharapkan rapat ini bisa menciptakan langkah-langkah atau program kegiatan yang dapat mengantisipasi gejolak harga, ketersediaan pasokan pangan, dan kelancaran distribusi, serta mendorong peningkatan kerja sama antar daerah,” kata Matheos.
Dalam kesempatan tersebut, Matheos mengatakan TPID harus melakukan beberapa hal untuk menekan laju inflasi. Di antaranya, mengumpulkan data dan informasi harga dan kebutuhan pokok, koordinasi dengan TPID Sumatera Utara (Sumut) dan TPID pusat, menjalin kerjasama dengan daerah lain penghasil komoditi, operasi pasar murah, langsung turun ke petani dan intervensi pasar dengan menjual sendiri, intervensi bantuan paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan seperti ke keluarga yang anaknya mengalami stunting, sidak pasar jangan sampai ada penimbunan barang, imbauan mengurangi pembelian rokok, percepatan penyerapan APBD, imbauan mencegah judi online dan pinjaman online, dan lainnya.
Sebelumnya, Kepala KPw BI Pematangsiantar Muqorobin dalam sambutannya menerangkan, sesuai rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pematangsiantar, inflasi Kota Pematangsiantar pada Oktober 2024 tercatat 0,39% (mtm). Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian inflasi Sumut sebesar 0,13% (mtm) dan nasional sebesar 0,08% (mtm).
Mendekati akhir tahun, lanjut Muqorobin, kondisi inflasi di Kota Pematangsiantar tentu perlu menjadi perhatian bersama.
“Hingga Oktober 2024, inflasi tahun berjalan Kota Pematangsiantar 1,97% (ytd) dan merupakan tertinggi kedua se-Sumatera. Meskipun masih dalam target inflasi tahun 2024 sebesar 2,5% ± 1%, namun dengan capaian ytd yang mencapai 2% tersebut perlu mulai menyalakan sinyal peringatan dalam pengendalian harga di Kota Pematangsiantar.,” jelasnya
Untuk tetap berada pada target tersebut, kumulatif inflasi bulanan Kota Pematangsiantar November dan Desember 2024 harus dapat dijaga bersama di bawah 1,5%. Menyikapi hal tersebut, tentu penting untuk dapat menyusun perencanaan yang matang dalam menghadapi tekanan inflasi yang dapat terjadi pada momen Natal dan Tahun Baru
Berbagai strategi, sambungnya, perlu disiapkan bersama untuk pengendalian inflasi. Kegiatan seperti pelaksanaan pasar murah perlu dilakukan dengan perencanaan matang agar dampak yang dihasilkan secara masif. Perencanaan, terkait lokasi dan waktu pelaksanaan.
Selain itu, dukungan data dan informasi yang kontinu juga diperlukan agar upaya pengendalian harga dapat bersifat responsif terhadap perkembangan harga yang terjadi di masyarakat.
“Kegiatan seperti sidak pasar juga perlu dilakukan guna memastikan ketersediaan pasokan di pasar dan menghindari potensi adanya penimbunan komoditas bahan makanan. Pemantauan jalur distribusi dan potensi adanya kedatangan wisatawan atau masyarakat dari luar kota pada periode libur juga perlu diperhatikan karena dapat berdampak pada kelancaran pengiriman barang dan ketersediaan pasokan,” tukasnya.
Dengan berbagai kegiatan tersebut, Muqorobin mengajak untuk bersama-sama menjaga inflasi Kota Pematangsiantar sesuai target inflasi nasional sebesar 2,5% ± 1%.
Sementara itu, Dandim 0207/Simalungun Letkol Inf Slamet Faozan MHan mengatakan, salah satu tugas TNI adalah membantu pemerintah daerah. TNI, katanya, siap men-support kegiatan-kegiatan untuk pengendalian inflasi.
“Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan kepolisian perlu dilakukan sehingga kegiatan berdampak positif,” tukasnya.
Sedangkan Kapolres Pematangsiantar diwakili Kasat Reskrim AKP Made Wira Suhendra SIK MH, menyebutkan terkendalinya inflasi menjadi faktor utama untuk menciptakan keamanan dan ketertiban yang kondusif di masyarakat.
Dikatakannya, Polres Pematangsiantar sudah melakukan berbagai kegiatan, seperti pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok, serta mencegah penimbunan dan penyelundupan barang ilegal. Sedangkan penegakan hukum terhadap judi online, katanya, terus ditindaklanjuti.
“Pengamanan pasar tradisional dan pasar modern dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada pedagang dan pembeli,” jelasnya, seraya menambahkan Polres Pematangsiantar mendukung strategi dan Langkah-langkah TPID untuk menjaga kestabilan ekonomi.
Dalam acara tersebut, Kepala KPw BI Pematangsiantar menyerahkan cenderamata kepada Matheos.
Turut hadir, Kepala Buloq Pematangsiantar Matius Sitepu, perwakilan BPS Pematangsiantar, Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Pematangsiantar Tommy Hansen Panjaitan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Pematagnsiantar Zainal Siahaan SE MM, para pimpinan OPD Pemko Pematangsiantar, Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Horas Jaya (PHJ) Bolmen Silalahi, dan lainnya. (*)
