Batu Bara I jenews.id, Miris sekali ditengah kenaikan harga BBM yang berefek domino pada kenaikan kebutuhan pokok serta menurunnya hasil tangkapan nelayan di Batu Bara, disitu pula diduga Kadis PMD menggagas sebuah program yang tidak pro rakyat yaitu bimtek untuk kepala desa Se-Kabupaten Batubara ke Pulau Dewata Bali. Hal tersebut disampaikan Putra aktivis Gerakan Pemuda Batu Bara Bersih di Kecamatan Tanjung Tiram, Senin (5/9/2022).
Menurut Putra, Kabarnya kegiatan akan berlangsung selama 4 hari di Hotel Harper Kuta by Aston, Jl. Raya Legian No. 73, Kuta Bali.
Sementara itu, peserta bimtek tersebut terdiri dari Kepala Desa Se-Kabupaten Batu Bara sebanyak 141 desa dan 10 kelurahan. Dan keberangkatan ada beberapa gelombang terdiri kades, BPD, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, dan TP-PKK. yang pertama untuk para kades pada Minggu 4 September 2022 anggaran sebesar Rp15.000.000 diambil dari Dana Desa T.A 2022, ujar Putra.
“Miris sekali ditengah ketidakpastikan dan sulitnya perkonomian masyarakat saat ini, tega sekali mereka menggagas program yang mencederai nurani masyarakat Batu Bara, mereka mempertontonkan kegiatan yang tidak pro masyarakat dan terkesan menghamburkan dana yang seharusnya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,” ketus Putra.
Dikatakan Putra, bahwa jika posisi Kadis PMD diduga sebagai penggagas kegiatan ini, ini keterlaluan dan diminta kepada Bupati segera evaluasi Kadis PMD. Selain itu, bukan tidak mungkin elektabilitas Bupati akan menurun jelang Pemilu dan Pilkada tahun 2024 mendatang, sehingga Bupati perlu memberikan sanksi tegas kepada penggagas program kegiatan bimtek tersebut, dan Kadis PMD harus bertanggungjawab, tegasnya.
“Jika mau belajar sebaiknya dihadirkan ahli profesor doktor sesuai bidangnya ke Batu Bara, atau bisa dilaksanakan di Medan, dan jika persoalan administrasi, ada Desa di Batu Bara menjadi juara 1 terbaik tingkat Sumatera Utara, seharusnya Kades lain belajar ke desa Pulau Sejuk lebih masuk akal,” ucap Putra.
Apalagi ada 34 desa di kabupaten Batu Bara akan mengikuti Pilkades serentak di November mendatang, sehingga sangat perlu keseriusan PMD untuk menyelenggarakan ini, dan sebagai masyarakat perlu dikritisi kebijakan yang tidak prorakyat ini, tegas Putra.
“Kami minta Bupati Batu Bara Ir. H Zahir, M.AP segera copot Radiansyah Kadis PMD Batu Bara dan diminta inspektorat segera audit segala bentuk laporan keuangan dari Dinas PMD Batu Bara,” tutup Putra, (Tim).
