Pematangsiantar | Jenews.id, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Pematang Siantar bakal dicabut, seiring dengan terlaksananya rapat Lintas Sektoral di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) tentang pembentukan RTRW Kota Pematang Siantar pada 23 Nopember 2021 kemarin.
Kesempatan Walikota bersama DPRD Kota Pematang Siantar untuk mencabut (membatalkan) Perda Nomor 1 Tahun 2013, lalu melahirkan Perda RTRW yang baru, terhitung sejak hari ini, Kamis (25/11/2021), diperkirakan paling lama 118 hari lagi. Dan bisa dibawah 118 hari.
Plt Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Pematang Siantar M Hammam Sholeh mengatakan, Walikota Siantar Dr Hefriansyah SE MM bersama dirinya dan sejumlah staf dari Bappeda, dua hari lalu mengikuti rapat Lintas Sektoral di Kementerian ATR/BPN.
Pada rapat itu, Walikota Pematang Siantar memaparkan rancangan RTRW Kota Kota Pematang Siantar. Rapat itu, sebut Sholeh, diikuti perwakilan dari sejumlah kementerian dan institusi terkait lainnya.
Katanya, paling lama 20 hari terhitung dari tanggal terlaksananya rapat Lintas Sektoral di Kementerian ATR/BPN (23 Nopember 2021), Pemko Pematang Siantar akan menerima persetujuan subtantif dari Menteri ATR/BPN.
Persetujuan subtantif itu, sebutnya, merupakan dokumen terakhir yang dibutuhkan Pemko Pematang Siantar untuk mengajukan Rancangan Perda RTRW ke DPRD Kota Siantar.
“Dalam 20 hari (dari tanggal 23 Nopember 2021) akan kita terima persetujuan substantif dari Kementrian ATR/BPN. Itulah dokumen terakhir yang kita perlukan untuk menyerahkannya ke DPRD untuk dibahas menjadi Perda,” ucap M Hamam Sholeh, Kamis (25/11/2021), ditemui wartawan di ruangan kerjanya.
Kemudian, sejak persetujuan subtantif diterima, paling lama 60 hari kalender, Walikota Pematang Siantar dan DPRD Kota Pematang Siantar sudah harus mensahkan Perda RTRW Kota Pematang Siantar.
Selanjutnya, jika dalam tempo 60 hari RTRW tidak juga disahkan menjadi Perda, maka Walikota Siantar akan mensahkan RTRW melalui Peraturan Walikota (Perwa). Masa bagi Walikota untuk melahirkan Perwa tentang RTRW dibatasi selama 40 hari.
Bila Walikota tidak pula menerbitkan Perwa tentang RTRW Kota Pematang Siantar hingga masa 40 hari berakhir, maka pengesahan RTRW Kota Siantar akan diambil alih oleh Menteri ATR/BPN. “Kalau tidak juga bisa dalam 40 hari, selanjutnya diambil alih Menteri,” ujar Sholeh.
Dikatakan, dengan diambil alihnya pengesahan RTRW oleh Menteri, maka Menteri ATR/BPN akan menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) tentang RTRW Kota Siantar.
“Nanti Menteri keluarkan peraturan untuk RTRW suatu daerah,” ungkapnya. (Taman)
