Simalungun | jenews.id, Puluhan pekerja sedang melaksanakan pengerjaan proyek saluran irigasi sekunder di Daerah Irigasi (DI) Bah Bulawan, Nagori Sigodang Barat, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun Rabu, (9/06/2021).
Proyek yang sedang dikerjakan ini adalah milik Dinas Penataan Ruang dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Simalungun, dengan sumber dana DAK Kabupaten Simalungun tahun anggaran 2021. Total anggaran dalam kegiatan ini adalah 6.3 milyar lebih. Adapun rekanan yang melaksanakan kegiatan ini adalah PT Renata Gina Abadi.
Namun ada yang aneh dalam pelaksanaan kegiatan ini. Pihak rekanan sepertinya mengabaikan Management Keselamatan dan Kesehatan Kerja (MK3) yang lazim digunakan dalam pelaksanaan proyek pemerintah.
Seperti terlihat pada hasil investigasi yang dilakukan reporter dilokasi proyek pada Rabu 9/06/2021 sore. Para pekerja tidak ada yang menggunakan alat pelindung diri (APD). Seperti helm, sarung tangan, sepatu boat juga pelindung muka. Padahal APD ini biasanya turut dianggarkan dalam pelaksanaan proyek.
Pantauan reporter, selain ketiadaan dalam penggunaan APD, pihak rekanan juga sepertinya tidak ada membangun kantor Direksi Kit di lokasi kegiatan. Yang ada hanya bangunan kecil menempel dengan rumah warga. Harusnya ini dilakukan. Karena ini juga sudah dianggarkan.
Seperti disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LSM Kerista Sumatera Utara Parulian Panjaitan kepada reporter rabu sore. Penggunaan APD dan pembangunan Kantor Direksi ini harus dilaksanakan.
” Ini semua sudah dianggarkan dan harus dilaksanakan. Saya menduga sengaja ini ditiadakan untuk mengambil untung sebanyak- banyaknya. ” kata Panjaitan.
Sepertinya hal ini luput dari pengawasan dinas Penataan Ruang dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Simalungun hingga hal ini dapat terjadi.
Sementara itu, saat reporter coba melakukan konfirmasi kepada kepala Dinas Penataan Ruang dan Pengelolaan Sumber Daya Air Budiman Silalahi melalui sambungan telefon tidak bersedia menjawab. Meskipun saat itu panggilan terhubung, Budiman tetap tidak mau menjawab.
Terkait sikap bungkam yang ditunjukkan oleh Budiman Silalahi ini juga mendapat komentar dari Parulian Panjaitan. Dia mengatakan agar Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga hendaknya mengevaluasi keberadaan Budiman sebagai kepala dinas.
Parulian mengatakan seharusnya sebagai kepala dinas Budiman harus proaktif dalam melakukan dan mengawasi segala pelaksanaan kegiatan yang menggunakan keuangan negara dan dapat terlaksana dengan penuh tanggungjawab dan sesuai harapan. (Dna7)
