Jakarta | jenews.id
Menkes menjabarkan setibanya di Indonesia, vaksin segera mendapat persetujuan penggunaan pada masa darurat (Emergency Use Authorization – EUA) dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) serta sertifikat kehalalan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
“Pemerintah hanya menyediakan vaksin yang terbukti aman dan lolos uji klinis sesuai rekomendasi dari WHO,” kata Menkes dalam keterangannya di Media Center KPCPEN di Kantor Kemkominfo, Jakarta pada Senin (7/12).
Turut hadir pada acara tersebut, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Luar Negeri Retno Marsudirini serta Menteri Komunikasi dan Informasi Johny G. Plate.
Setelah vaksin COVID-19 mendapatkan Emergency Use Authorization (EUA) dari BPOM dalam rangka menjamin keamanan, kualitas dan efikasi vaksin, maka selanjutnya didistribusikan secara berjenjang, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, dengan prosedur Cara Distribusi Obat yang Baik (CPOB) guna menjamin kualitas vaksin sampai diterima oleh masyarakat.
Selain membuat peta jalan pendistribusian vaksin, pemerintah juga telah menetapkan kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19, yang mana pada tahap pertama ini, akan diutamakan bagi tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
Saat ini, Kemenkes telah menyiapkan jumlah sasaran dan kebutuhan vaksin per kabupaten/kota yang selanjutnya dengan data tersebut, Tim Sistem Informasi KPCPEN akan menyiapkan dalam bentuk data sasaran by name by address.
“Sesuai dengan rencana distribusi vaksin COVID-19 yang telah dibahas bersama bahwa untuk skema program maka vaksin akan didistribusikan ke gudang vaksin dinas kesehatan provinsi, untuk selanjutnya diedarkan ke dinas-dinas kesehatan dibawahnya,” kata Menkes.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Perekonomian selaku Ketua Komite Pengendalian COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Airlangga Hartanto mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan 2 skema pendistribusian vaksin yakni vaksin program pemerintah yang diberikan secara gratis dan vaksin mandiri yang akan tersedia berbayar. Rencananya aturan ini akan terbit dalam waktu dekat.
“Aturan lebih rinci akan segera diterbitkan dalam 1-2 minggu kedepan,” kata Airlangga.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merinci bahwa dari segi pendanaan sebagian akan didanai APBN dan sebagian lainnya dibiayai secara mandiri. Dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19, direncanakan proses pengadaan akan dilakukan hingga tahun 2022 mendatang, tentunya sesuai dengan kebutuhan.
Namun demikian, di tengah kabar baik ditemukannya vaksin COVID-19, Menkes mengingatkan kembali bahwa vaksinasi merupakan pertahanan kedua dari risiko penularan COVID-19. Pertahanan utama yang harus terus dijalankan oleh masyarakat adalah protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak fisik 1-2 meter serta mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Untuk itu, masyarakat diimbau jangan lengah dan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dalam kehidupan sehari-hari.(ong/rls)
