MEDAN | Jenews.id – Himpunan Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Utara (HIPMA-SU) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Mapolda Sumut), Sabtu (10/10/2026). Dalam aksi tersebut, mereka mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan penyimpangan anggaran dan manipulasi administrasi dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perangkat Desa se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel).
HIPMA-SU menyoroti kegiatan Bimtek bertema “Penguatan dan Pedoman Tata Kelola Alokasi Dana Desa Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2024” yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Salih Sabbab Indonesia di Hotel Madani Medan pada 12–14 Oktober 2026.
Menurut HIPMA-SU, kegiatan tersebut diduga mengandung sejumlah kejanggalan yang berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran serta merugikan keuangan negara.
Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah besaran biaya sebesar Rp5 juta per peserta. Dengan jumlah peserta yang mencapai puluhan orang, HIPMA-SU menilai anggaran yang digunakan dalam kegiatan tersebut perlu diperiksa secara menyeluruh guna memastikan kesesuaiannya dengan pelaksanaan kegiatan dan ketentuan yang berlaku.
Selain persoalan anggaran, HIPMA-SU juga mengungkap dugaan ketidaksesuaian antara jadwal resmi kegiatan dengan pelaksanaan di lapangan.
Berdasarkan hasil penelusuran yang mereka sampaikan, kegiatan yang dalam jadwal resmi tercantum berlangsung selama tiga hari, yakni 12–14 Oktober 2026, diduga baru melaksanakan registrasi peserta pada 14 Oktober 2026.
Perbedaan jadwal tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi menunjukkan adanya manipulasi administrasi. HIPMA-SU menduga kondisi tersebut dapat berkaitan dengan upaya memperoleh keuntungan oleh pihak-pihak tertentu.
Atas sejumlah dugaan tersebut, HIPMA-SU menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, yaitu:
1. Mendesak Kapolda Sumatera Utara agar segera melakukan penyelidikan secara transparan dan profesional terhadap dugaan penyimpangan anggaran serta manipulasi administrasi dalam kegiatan Bimtek Perangkat Desa se-Kabupaten Labusel di Hotel Madani Medan.
2. Mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Polda Sumatera Utara untuk memanggil serta memeriksa pihak-pihak terkait, termasuk Bupati Labuhanbatu Selatan dan Ketua Perkumpulan Salih Sabbab Indonesia, guna mengklarifikasi dugaan keterlibatan dalam penggunaan anggaran kegiatan tersebut.
3. Meminta aparat penegak hukum melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran sebesar Rp5 juta per peserta, termasuk menelusuri kemungkinan adanya praktik mark-up, kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), serta bentuk pemborosan anggaran lainnya.
4. Mendesak Bupati Labuhanbatu Selatan mengambil tindakan tegas terhadap pejabat atau pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan penyimpangan kegiatan Bimtek, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam orasinya, Ketua HIPMA-SU menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut hingga mendapatkan penanganan yang jelas dari aparat penegak hukum.
Mereka berharap Polda Sumatera Utara dapat segera menindaklanjuti laporan dan tuntutan yang disampaikan secara objektif, transparan, serta tanpa pandang bulu.
“Kami berharap Kapolda Sumatera Utara bergerak cepat dan tidak tebang pilih dalam menindaklanjuti tuntutan ini. Jika tidak ada tindakan hukum yang nyata, minggu depan kami pastikan HIPMA-SU akan kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar,” tegas perwakilan HIPMA-SU dalam orasinya.
HIPMA-SU menyatakan akan terus mengawal perkembangan persoalan tersebut dan mendorong agar dugaan penyimpangan anggaran Bimtek Perangkat Desa se-Kabupaten Labusel dapat diusut secara tuntas.(TIM)
