KISARAN – http://Jenewes.ID
Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Reformasi Asahan (GEMPPAR Asahan) resmi melayangkan surat pemberitahuan aksi unjuk rasa damai ke aparat kepolisian, Senin (9/11/2026).
Surat tersebut diserahkan langsung oleh Ketua GEMPPAR Asahan, Raihan Rasyidin Pjt, didampingi Sekretaris, Arman Maulana, di Sat Intelkam. Aksi damai itu dijadwalkan digelar di Kota Medan, Kamis (12/11/2026).
Sebanyak kurang lebih 50 orang massa aksi direncanakan berkumpul di Lapangan Merdeka Medan, sebelum bergerak menuju dua titik utama, yakni Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) dan Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut).
Dalam surat pemberitahuannya, GEMPPAR Asahan membawa lima tuntutan utama yang meminta aparat penegak hukum mengusut sejumlah dugaan penyimpangan anggaran di Kabupaten Asahan.
Pertama, dugaan pelanggaran aturan Bimbingan Teknis (Bimtek) Dana Desa. GEMPPAR menilai Dinas PMD Asahan, Kabid Pemberdayaan Masyarakat, serta dua asosiasi kepala desa tetap menggelar Bimtek di Kota Medan di tengah situasi efisiensi keuangan negara. Kegiatan yang dilaksanakan Event Organizer (EO) itu disebut berlangsung tiga kali berturut-turut pada bulan September, dengan dugaan adanya pemaksaan kepada seluruh kepala desa se-Kabupaten Asahan.
Kedua, dugaan pelanggaran larangan penyelenggaraan Bimtek ke luar kota. Kegiatan tersebut dinilai bertentangan dengan larangan utama penggunaan Dana Desa Tahun 2026, khususnya larangan Bimtek dan studi banding ke luar kota. GEMPPAR pun meminta Kajati dan Kapolda Sumut memeriksa Kepala Dinas PMD, Kabid PMD, serta Ketua APDESI dan PAPDESI.
Ketiga, dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) pada kegiatan Bimtek tahun 2024 hingga 2026, yang dinilai belum memberikan dampak nyata bagi desa dan masyarakat penerima manfaat. Selain itu, GEMPPAR juga meminta audit terhadap anggaran Pilkades Serentak Tahun 2026 di lingkungan Dinas PMD Kabupaten Asahan.
Keempat, soal legalitas EO penyelenggara Bimtek yang diduga tidak memiliki legalitas sah sebagai pemateri di desa-desa. GEMPPAR juga mendesak pengusutan oknum EO yang diduga mencatut nama institusi Aparat Penegak Hukum (APH) demi melancarkan kegiatan di Kabupaten Asahan.
Kelima, transparansi Dana Hibah KORPRI Kabupaten Asahan yang diduga sarat indikasi korupsi. Pemeriksaan serupa juga diminta terhadap realisasi anggaran Dana PKK secara menyeluruh, mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, hingga tingkat dinas dan kabupaten.
Koordinator Aksi, Arman Maulana, menegaskan aksi ini akan berlangsung damai sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
“Kami datang ke Medan bukan untuk membuat keributan. Kami datang untuk meminta Kajati dan Kapolda memeriksa apa yang kami anggap sebagai penyimpangan. Jika tidak ada pelanggaran, silakan dibuktikan. Jika ada, harus diproses secara hukum,” ujar Arman.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas PMD Kabupaten Asahan, APDESI, PAPDESI, serta pihak-pihak terkait lainnya belum memberikan keterangan resmi.<span;>(Raja Syafrizal / Ari)
