BATU BARA |Jenews.id – Penjelasan resmi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2025 justru memantik tanda tanya baru.
Alih-alih membuka secara transparan berapa besar nilai SiLPA yang dimaksud, rilis yang disampaikan pada Kamis (2/4) hanya menguraikan faktor-faktor penyebab tanpa menyentuh angka utama yang menjadi perhatian publik.
Dalam penjelasannya, Diskominfo menyebut SiLPA terbentuk dari sisa pagu anggaran berbagai kegiatan. Efisiensi dalam proses tender disebut sebagai salah satu penyebab, di mana nilai kontrak lebih rendah dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Batu Bara.
Namun, publik tidak mendapatkan jawaban paling mendasar, berapa sebenarnya total SiLPA tersebut?.
Jika ditarik lebih jauh, akumulasi sisa anggaran dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga tingkat kecamatan disebut menghasilkan angka yang “signifikan”. Sayangnya, istilah “signifikan” itu dibiarkan mengambang tanpa data konkret.
Tak hanya itu, rilis juga menyinggung adanya tambahan dana transfer dari pemerintah pusat yang masuk setelah perubahan APBD disahkan oleh DPRD. Dana tersebut mencakup tunjangan guru untuk THR dan gaji ke-13, serta bantuan darurat pascabencana.
Masalahnya, dana yang masuk di penghujung tahun anggaran, tepatnya menjelang 31 Desember tidak sempat direalisasikan. Kondisi ini disebut menjadi faktor utama melonjaknya SiLPA.
Namun lagi-lagi, penjelasan tersebut berhenti pada narasi, bukan angka.
Padahal dalam prinsip tata kelola keuangan daerah, transparansi bukan sekadar menjelaskan “mengapa”, tetapi juga “berapa besar” dampaknya terhadap keuangan publik.
Diskominfo memang menegaskan bahwa SiLPA memiliki fungsi strategis, seperti menjaga stabilitas fiskal dan menjadi penyeimbang anggaran tahun berikutnya. Tetapi tanpa keterbukaan nilai, publik sulit menilai apakah SiLPA tersebut merupakan hasil efisiensi yang sehat atau justru indikasi perencanaan anggaran yang tidak optimal.
Di tengah meningkatnya sorotan terhadap pengelolaan keuangan daerah, sikap tertutup terhadap angka krusial seperti ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
Pertanyaannya kini sederhana: Apakah angka SiLPA sengaja belum diungkap, atau memang belum siap dipertanggungjawabkan?.
Sebelumnya, Dedy, S.H, sekretaris Gerakan Pemuda Batu Bara Bersih(GPBB) menyoroti besarnya angka Silpa Tahun anggaran 2025 yang mencapai Rp 74 Miliar.
Menurut Dedy, besarnya jumlah Silpa itu akibat akibat kelemahan Bupati dan DPRD Batu Bara. Bupati selaku kuasa pengguna anggaran dan DPRD di pengawasan.
Penulis: Ros | Editor: Galung
