Jakarta |Jenews.id – Puluhan Massa yang tergabung dalam Himpunan Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Utara (HIPMASU) melakukan Aksi di Depan Gedung Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Republik Indonesia pada Kamis 25 September 2025.
Aksi ini sebagai bentuk kekecewaan dan desakan agar KPK segera turun tangan mengusut dugaan korupsi Medan Fashion Festival (MFF) di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Medan yang menggunakan Anggaran Tahun 2024.
Harahap, dalam orasinya menyampaikan bahwa KPK harus bertindak cepat dan tegas terhadap dugaan praktik korupsi berjamaah yang dilakukan oleh oknum-oknum di internal Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Medan serta Rekanan Proyek yang diduga ikut Terlibat.
“Kita tidak boleh membiarkan mafia proyek terus menggerogoti anggaran negara. KPK harus segera memeriksa seluruh proyek di bawah Diskopukmperindag Medan,” ujar Iskandar dalam orasinya.
Salah satu proyek yang disoroti adalah Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (MFF), Yang dilaksanakan Oleh CV. Global Mandiri Dengan Kontrak senilai Rp. 5.195.523.568,00 Bersumber dari dana Alokasi khusus TA. 2024. Selain itu, CV. Global Mandiri juga tercatat menangani berbagai proyek lainnya di Sumut pada tahun 2024.
Adapun fokus HIPMASU dalam Tuntutan Aksi sebagai berikut:
1. Meminta KPK agar memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Medan, Benny Iskandar Nasution serta dengan aktor lainnya yang terlibat. Diduga adanya indikasi korupsi dalam kegiatan Medan Fashion Festival (MFF) Dana Alokasi T.A. 2024.
2. Mendesak KPK Untuk Memeriksa PPK, KPA, Rekanan Serta Seluruh Yang ikut Terlibat. Atas dugaan adanya Indikasi Korupsi Pada Proyek Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (MFF) di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Medan.
3. Tangkap Aktor Intelektual dalam kegiatan diatas jika benar terbukti.
Iskandar menambahkan jika KPK tidak segera merespons tuntutan mahasiswa, maka HIPMASU akan menggelar aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar, serta melibatkan elemen masyarakat sipil dan organisasi anti korupsi nasional.
“Kami berharap KPK bisa segera merespon dan memberikan atensi terkait ini. Kami akan lakukan aksi lebih besar dan akan kami libatkan elemen masyarakat lain terkhusus masyarakat anti korupsi nasional,” tutup Iskandar.(Ril)
