Simalungun l Jenews.id, Masyarakat Nagori Silakkidir, Kecamatan Hutabayu Raja, Kabupaten Simalungun, menggelar musyawarah di Harungguan Kantor Nagori. Selasa (29/07/2025).
Pertemuan ini dipicu oleh viralnya unggahan di media sosial Facebook dengan nama akun Anak Silakkidir Do Au, yang menuding Kepala Desa (Pangulu) Silakkidir, Heplin Marpaung, telah menggelapkan bantuan alat pertanian serta melakukan pungutan liar (pungli) dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Warga menyatakan keberatan atas tudingan tersebut dan merasa nama baik desa serta kepala desa tercemar akibat informasi yang dinilai tidak benar. Dalam musyawarah tersebut, tokoh masyarakat, Ketua Maujana, Ketua LPMN, serta aparatur desa hadir untuk meluruskan kabar yang telah beredar luas di media sosial.
Salah seoarang warga berinisial (AN) menyampaikan kekesalannya terhadap konten yang dianggap sebagai hoaks dan menyudutkan pemerintah desa.
“Saudara Charles Butarbutar, mengapa Anda menyebarkan kabar hoaks di media sosial? Ini bukan soal kutipan PTSL semata. Kami jadi tidak bisa tidur. Kalau ada penuntutan soal tanah di kemudian hari, apakah Anda siap bertanggung jawab?” tegas AN dalam forum tersebut.
Menanggapi hal itu, Charles Butarbutar yang disebut sebagai pemilik akun membantah telah membuat unggahan tersebut. Ia mengaku masih menyelidiki keberadaan akun Facebook tersebut dan bersedia membuat surat pernyataan tertulis untuk menyanggah tuduhan tersebut jika diperlukan.
“Pernyataan itu tidak benar. Kami sedang mencari tahu siapa pemilik akun tersebut. Jika diperlukan, saya siap membuat surat pernyataan tertulis bila Kepala Desa ingin melaporkan hal ini,” ujar Charles.
Kepala Desa Silakkidir, Heplin Marpaung, mengapresiasi langkah warga yang bersatu dalam musyawarah demi menjaga suasana kondusif dan menjunjung persatuan di desa.
“Saya sangat berterima kasih kepada seluruh masyarakat atas terselenggaranya musyawarah ini. Kita semua punya tanggung jawab untuk menjaga kerukunan dan mencegah intoleransi di Nagori kita,” ucap Heplin.
Musyawarah berlangsung aman dan kondusif, dengan harapan tidak ada lagi penyebaran informasi yang menyesatkan dan dapat merugikan pihak tertentu di kemudian hari. (Dito)
