Pematangsiantar l Jenews.id, Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi SH MKn diduga melakukan maladministrasi atau tindakan melawan hukum terkait penunjukan auditor ahli madya Ricky Marthin Erzuki Damanik sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar pada tanggal 2 Oktober 2025.
Pasalnya, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi (PermenPAN RB) Republik Indonesia (RI) Nomor 48 Tahun 2022 tentang jabatan fungsional auditor, pada pasal 51 dijelaskan, “Dalam rangka optimalisasi percepatan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, auditor dilarang rangkap jabatan dengan Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.”
Menanggapi dugaan maladministrasi tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pematangsiantar, Timbul Hamonangan Simanjuntak menjelaskan bahwa PermenPAN RB Nomor 48 Tahun 2022 telah dicabut dan digantikan dengan PermenPAN RB Nomor 1 Tahun 2023.
“Udah dicabut Permenpan 48 Tahun 2022 dengan Permenpan 1 tahun 2023 bang,” kata Timbul Simanjuntak saat dikonfirmasi, Kamis (2/10) malam.
Akan tetapi, dalam PermenPAN RB Nomor 1 Tahun 2023 pasal 61 juga dijelaskan bahwa, pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang undangan yang merupakan pelaksanaan dari peraturan menteri yang mengatur mengenai jabatan fungsional masing-masing, dinyatakan masih berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan peraturan menteri ini.
Kemudian, perlu diketahui bahwa, PermenPAN RB Nomor 48 Tahun 2022 masih tetap berlaku dan tidak dicabut oleh PermenPAN RB Nomor 1 Tahun 2023. Karena, kedua peraturan itu mengatur hal yang berbeda, dimana PermenPAN RB Nomor 1 Tahun 2023 mengatur tentang sistim evaluasi dan kinerja jabatan fungsional. Sedangkan PermenPAN RB Nomor 48 Tahun 2022 mengatur tentang pedoman penilaian angka kredit untuk jabatan fungsional tertentu di lingkuang instansi pusat dan daerah.
Dengan demikian, penerbitan PermenPAN RB Nomor 1 Tahun 2023, tidak secara otomatis menghapus atau mengubah ketentuan yang mungkin ada dalam PermenPAN RB Nomor 48 Tahun 2022 terkait larangan auditor menjabat Plt. Karena, kedua peraturan ini memiliki fokus dan substansi yang berbeda. Untuk memahami aturan ini secara pasti,
perlu dirujuk pada isi lengkap kedua PermenPAN RB tersebut.
Selain itu, pengangkatan Ricky Marthin Erzuki Damanik sebagai Plt Asisten Pemerintahan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar disinyalir tapa adanya paraf berjenjang dari para pejabat yang berkompeten sebelum ditandatangani oleh Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi.
Adapun isi surat perintah pelaksana tugas nomor : 026/800.I.II.I/6325/X-2025 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi SH MKn pada tanggal 2 Oktober 2025.
Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas tugas rutin pada Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar. Dasar : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 22 tahun 2021 tentang pola karir Pegawai Negeri Sipil.
Kepada, Nama : Ricky Marthin Erzuki Damanik. NIP : 198103022006041004. Pangkat/Gol Ruang : Pembina Tingkat I (IV/b). Jabatan : Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar.
Pertama, terhitung mulai tanggal ditetapkan, di samping jabatannya sebagai auditor ahli madya pada Inspektorat, juga sebagai
Pelaksana Tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar.
Kedua, melaksanakan perintah ini denga seksama dan penuh tanggungjawab. Terakhir, surat perintah ini berlaku selama tiga bulan sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pematangsiantar pada 2 Oktober 2025. Lalu ditandatangani oleh Wesly Silalahi, lengkap dengan stempel Wali Kota Pematangsiantar. (TIM)
